AIDS Healthcare Foundation (AHF) Global dan Biro Asia memperkuat penjajakan kerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mendukung percepatan penanggulangan HIV/AIDS dan pencapaian target 95-95-95.
Upaya tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja advokasi AHF Global dan Biro Asia ke Jakarta pada 14–19 Oktober 2026. Kunjungan ini juga bertujuan memperkuat kapasitas dan program advokasi AHF Indonesia, sekaligus mendorong penguatan respons nasional terhadap HIV/AIDS sebagai salah satu prioritas pembangunan kesehatan.
Bahas Peluang Kerja Sama dengan Kementerian Kesehatan
Pada 19 Oktober 2026, delegasi AHF mengadakan pertemuan dengan Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksono Harbuwono, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Prof. Asnawi Abdullah, Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Dr. Andi Saguni, Tim Pokja HIV, serta perwakilan Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kesehatan.
Delegasi AHF terdiri atas dr. Sarath Chhim, Asia Pacific Bureau Chief; Lorreta Wong, Deputy Chief Director of Global Advocacy and Policy; dr. Ivan Meidika, Director of the AHF Global Public Health Institute Asia & Western Pacific; Deepak Dhungel, AHF Asia Advocacy and Marketing Manager; John Nguyen, Associate Director of Global Web Development & Data Analytics; serta Asep Eka Nur Hidayat, Country Program Manager.
Pertemuan tersebut membahas peluang peningkatan kemitraan antara AHF dan Kementerian Kesehatan, khususnya dalam mendukung pelaksanaan program HIV, memperkuat keberlanjutan pengobatan, dan mendorong pencapaian target 95-95-95.
Dalam arahannya, Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksono Harbuwono menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya mencapai target 95-95-95. Namun, stigma di masyarakat masih menjadi salah satu tantangan dalam penanggulangan HIV di Indonesia.
Menurut Dante, upaya mengurangi stigma tidak dapat hanya mengandalkan Kementerian Kesehatan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan komunitas dan masyarakat secara luas. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung orang dengan HIV agar dapat mengakses layanan kesehatan tanpa diskriminasi.
Dante juga menyoroti pentingnya keseimbangan strategi pencegahan HIV. Profilaksis prapajanan (pre-exposure prophylaxis atau PrEP) merupakan salah satu strategi penting untuk mengurangi risiko penularan HIV. Namun, ia mengingatkan perlunya penguatan edukasi mengenai penggunaan kondom dan pencegahan infeksi menular seksual (IMS).
Selain itu, dukungan terhadap pemeriksaan HIV, akses pengobatan, dan pemantauan viral load perlu terus diperkuat sebagai bagian dari rangkaian layanan yang berkesinambungan.
Dorong Pembelajaran Antarnegara untuk Mengurangi Stigma
Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Prof. Asnawi Abdullah, menyambut baik peluang pertukaran pengalaman dengan negara lain dalam mengatasi stigma terkait HIV.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pembelajaran dari negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim mengenai pelibatan tokoh agama dan pendekatan berbasis komunitas untuk mengurangi stigma. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam mengembangkan strategi yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat.
Pertukaran pengalaman antarnegara juga dinilai dapat memperkaya pendekatan kebijakan dan pelaksanaan program, terutama dalam memperluas jangkauan layanan serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan HIV.
Retensi Pengobatan Menjadi Fokus Kemitraan AHF
Menanggapi peluang kerja sama tersebut, AHF menyampaikan komitmennya untuk mengidentifikasi kembali bidang-bidang kemitraan dengan Kementerian Kesehatan, terutama dalam mendukung pelaksanaan program HIV dan pencapaian target 95-95-95.
Salah satu fokus utama AHF adalah meningkatkan retensi pengobatan, termasuk menghubungkan kembali orang dengan HIV yang terputus dari layanan agar dapat kembali mengakses pengobatan (return to care). Upaya ini penting untuk mendukung keberlanjutan terapi dan membantu orang dengan HIV mencapai serta mempertahankan supresi virus.
AHF juga menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi pertukaran pengalaman dan pembelajaran program dengan negara lain guna mendukung pengembangan pendekatan yang relevan bagi Indonesia.
Selain itu, AHF mendorong kemitraan dengan organisasi lokal untuk meningkatkan jangkauan pelaksanaan program, di antaranya melalui kerja sama dengan Yayasan Rabu Biru. Pertemuan dengan Yayasan Rabu Biru telah dilakukan untuk mengidentifikasi peluang kegiatan yang dapat dikolaborasikan melalui konsorsium 1000HPK.
Salah satu peluang kolaborasi yang dibahas adalah program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak (prevention of mother-to-child transmission atau PMTCT). Eliminasi tiga penyakit (triple elimination) menjadi salah satu agenda penting yang perlu didukung.
Perempuan hamil yang menjalani pemeriksaan HIV dan dinyatakan positif perlu menjadi bagian dari kelompok sasaran program. Selain itu, pasangannya juga perlu didorong untuk menjalani pemeriksaan HIV (index testing).
Sebelumnya, pada 15 Oktober 2026, AHF juga mengadakan diskusi dengan Kementerian Sosial yang diwakili oleh Kepala Biro Perencanaan serta Direktur Rehabilitasi KPNO. Pertemuan tersebut membahas dukungan program rehabilitasi sosial bagi orang dengan HIV sebagai bagian dari upaya memperkuat dukungan lintas sektor.
Kemenkes RI dan Peluang Kolaborasi Lanjutan
Menutup pertemuan, Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksono Harbuwono menyampaikan bahwa Kementerian Kesehatan menyambut baik peluang untuk kembali memperkuat kemitraan dengan AHF.
Ia mendorong agar pembahasan dilanjutkan bersama direktorat terkait, baik dalam aspek kebijakan dan regulasi maupun teknis pelaksanaan program. Penentuan area program yang berpotensi menjadi lokasi kolaborasi juga perlu dilakukan.
“Kemenkes menyambut kemitraan kembali dengan AHF. AHF dapat berdiskusi lebih lanjut dengan direktorat terkait mengenai aspek kebijakan (regulasi) dan teknis program,” ujar Dante.
Ia menambahkan bahwa perlu dipilih area program yang dapat menjadi lokasi kolaborasi.
Penjajakan ini diharapkan menjadi langkah awal bagi penguatan kerja sama antara AHF dan Kementerian Kesehatan dalam memperluas akses layanan, meningkatkan keberlanjutan pengobatan, serta mempercepat upaya pengendalian HIV/AIDS di Indonesia menuju target 2030.
